• header_images_11
  • header_images_11
  • header_images_11
  • header_images_11
  • header_images_11
  • header_images_11

SOSIALISASI LAYANAN AHU LAINNYA MENGENAI LEGALITAS PENDIRIAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN GUNA MEJAGA KESATUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SOSIALISASI LAYANAN AHU LAINNYA MENGENAI LEGALITAS PENDIRIAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN GUNA MEJAGA KESATUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SOSIALISASI LAYANAN AHU LAINNYA MENGENAI LEGALITAS PENDIRIAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN GUNA MEJAGA KESATUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mamuju, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.

Berangkat dari hal tersebut diatas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum Lainnya Mengenai Legalitas Pendirian Organisasi Kemasyarakatan Guna Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diadakan oleh Bidang Pelayanan Hukum bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada hari selasa 21 Mei 2019 peserta dalam kegiatan tersebut berjumlah 35 Oarang yang terdiri dari Ormas Dan Instansi Pemerintah Yang terkait.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Drs. Harun Sulianto, BC.Ip.,S.H dilanjutkan denga penguatan oleh Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dr. H. Muhammad Idris, M.Si yang di dampingi oleh narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan Sulawesi Barat Rudyanto, Kadivyankum Kemenkumham Sulbar Sri Yuliani, S.H.,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Ketua Perwakilan Ombudsman Sulbar, Raja Mamuju, Perwakilan Korem 142 Tatag dan tamu undangan lainnya.

“sesuai pasal 28 UUD 1945, setiap orang diberikan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang merupakan bagian dari HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentuk perlindungan pemerintah terhadap hal tersebut dibuktikan dengan membentuk undang-undang terkait organisasi masyarakat. Namun, yang perlu diingat adalah dalam rangka perlindungan HAM tersebut setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi HAM orang lain “ Ujar Kakanwil dalam sambutannya.

"Keberadaan Kemenkumham di Sulbar berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan hukum di Sulbar melalui layanan yang dilakukan yakni mendorong pembangunan Sulbar menuju daerah yang sejahtera dan malaqbiq dengan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan perlindungan hukum dan HAM bagi masyarakatnya. Melakukan sosialisasi layanan kenotariatan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Memberikan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah," lanjutnya.

Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dr. Muhammad Idris, M.Si mengatakan kalau berbicara ormas, betul-betul berbicara tentang hak asasi. Semua warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat, tapi tetap dalam konteks bagaimana bisa menjadi bagian dari NKRI yang memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin banyak ormas yang muncul maka semakin banyak permasalahan yang diselesaikan tidak ditangan pemerintah.

“Seharusnya kemunculan ormas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah masayarakat. Namun banyak ormas yang muncul saat ini malah menimbulkan permasalahan bahkan menakutkan bagi masyarakat dan mengancam keutuhan NKRI. Tidak ada lagi tempat bagi kita untuk memberikan kesempatan ormas yang tidak memberi dukungan untuk akuntabiliti publik. Ormas yang baik itu bukan ormas yang sizenya besar, bukan ormas yang diisi oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi tapi ormas yang memproduksi kemanfaatan bagi masyarakat dan negara. Dan jangan sampai ada ormas yang dibentuk tujuannya untuk mendapat dana dari pemerintah," ujarnya.

Kapolda Sulbar Brigjend Pol Baharuddin Djafar mengatakan, pendirian organisasi kemasyarakatan harus berdasarkan pancasila. Ormas mestinya tidak terindikasi melanggar asas sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART. Keberadaan ormas seharusnya membawa masyarakat ke jalan yang baik, bukan malah menjerumuskan ke hal-hal yang tidak baik

“Sesuai dengan tujuannya, ormas diharapkan bisa meningkatkan partisipasi melayani masyarakat, menjaga nilai agama dan intinya ormas itu bisa membawa perubahan yang lebih baik dengan mendukung program-program pemerintah bukan malah sebalikny” tuturnya.

Sementara itu, Kakanwil Kementerian Pertahanan Sulbar Rudyanto mengatakan, ormas yang tidak mengakui pancasila secara otomatis akan dibubarkan oleh Kemendagri dan Kemenkumham. Ormas yang tidak mengakui pancasila sebagai dasar negara didalam AD/ARTnya, maka tidak bisa hidup di Indonesia.

"Ormas yang hidup di negara kita wajib mengakui NKRI secara mutlak dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ormas harus cinta terhadap tanah air dan mengakui pancasila sebagai ideologi negara," ujarnya.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dan diakhiri dengan buka puasa bersama anak-anak yatim piatu.

 
Kementerian Hukum dan HAM , Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat Telp: (0462) 52399 Fax: email: divisipelayananhukumham@gmail.com
Copyright © 2020. By KITAPROTEKSI