• header_images_11
  • header_images_11
  • header_images_11
  • header_images_11
  • header_images_11
  • header_images_11

PENGUATAN LAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI SULAWESI BARAT

PENGUATAN LAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI SULAWESI BARAT

PENGUATAN LAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI SULAWESI BARAT

Pembangunan di provinsi Sulawesi barat pada seluruh sektor menunjukkan trend positif. Pada sektor ekonomi misalnya, akumulasi pertumbuhan ekonomi mencapai 6,7%. Sementara pada sektor pembangunan manusia (SDM), Provinsi Sulawesi Barat mencapai IPM 65.1 pada tahun 2018. Pencapaian pembangunan Sulawesi Barat merupakan hasil dari sinergi antara seluruh elemen masyarakat dan stakeholder institusi pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui instansi vertikal di wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengambil peran mendorong pembangunan Sulawesi Barat menuju daerah yang sejahtera dan malaqbiq. Dengan misinya “memberikan kepastian hukum bagi masyarakat” dan “perlindungan Hukum dan HAM” sebagai visinya.

Salah satu faktor pendukung keberlanjutan pembangunan suatu daerah adalah adanya kepastian hukum, khususnya pada sektor penanaman modal dan investasi di daerah. Kaitannya dengan kepastian hukum penanaman modal dan investasi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM melalui tugas dan fungsi layanan kenotariatan menjadi katalisator terwujudnya kenyamanan dan keamanan investasi sehingga menarik minat pelaku usaha untuk menanamkan dan investasinya di daerah Sulawesi Barat.

Khusus dibidang kenotariatan, salah satu layanan yang disediakan adalah layanan fidusia. Pada tahun 2018  sampai dengan saat ini pendaftar fidusia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 pendaftar yang masuk mencapai angka 19.059 pendaftar dan tahun ini sampai Per 20 Mei 2019 mencapai 7.803 pendaftar dan telah berkontribusi pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp. 2.436.000.000,-. Penerimaan bukan pajak pada sektor layanan fidusia tersebut berimplikasi kembali pada perbaikan kualitas layanan hukum umum seperti kenotariatan itu sendiri dan kewarganegaraan.

Berkaitan dengan layanan kenotariatan, Kanwil Kemenkumham Sulbar juga mengambil peran strategis dalam meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi era industry 4.0, yakni dengan penyederhanaan layanan pengurusan izin memalui system digitalisasi yang dikenal dengan system Online Single Submission (OSS).

Layanan OSS tersebut merupakan strategi dalam menciptakan iklim investasi yang nyaman dan aman melalui percepatan pelayanan perizinan berusaha dengan memberikan fasilitas system checklist (hutang perizinan) di kawasan-kawasan ekonomi serta menerapkan system data sharing. Peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM tersebut adalah dengan pembinaan dan pengawasan Notaris dalam menciptakan sistem sinergi layanan dengan penerapan layanan legalitas badan hukum setiap pelaku usaha yang mudah dan berbasis online.

Selain itu, permasalahan daerah dalam mengimplementasikan OSS adalah regulasi (peraturan daerah) yang dinilai belum mendukung percepatan perubahan paradigma layanan perizinan sebagaimana spirit yang terkandung dalam OSS tersebut. Pada permasalahan ini, melalui tugas dan fungsi Bidang Hukum yakni fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, maka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah melakukan berbagai upaya penataan regulasi ditingkat daerah dengan ikut serta dalam membentuk peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya. Sejauh ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan kualitas sumber daya manusia Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memadai telah menjadi bagian dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, mengikuti gerak cepat perubahan zaman dengan tetap memastikan terlindunginya nilai-nilai hak asasi manusia serta jiwa/spirit lokal.

Sebagai tindak lanjut atas keikutsertaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam mewujudkan peraturan daerah dan produk hokum daerah lainnya yang berkualitas, maka didorong untuk membentuk kesepahaman bersama yang mengikat komitmen sinergisitas dalam pembentukan peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya antara Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi Sulawesi Barat mau pun pada tingkat Kabupaten se-Sulawesi Barat. Komitmen tersebut telah diaktualisasikan oleh Pemerintah Darah Kabupaten Polewali Mandar melalui OPD yang membidangi tugas dan fungsi di bidang Keuangan Daerah dengan penandatanganan kesepahaman dan perjanjian kerjasama dalam hal pendampingan pembentukan produk hukum daerah pada setiap tahapan serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan ASN di Polewali Mandar dalam pembentukan produk hukum daerah.

Selain itu, dalam upaya pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga menfasilitasi upaya perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual, khususnya Indikasi Geografis yang pada tahun 2016 telah mendaftarkan Sutera Mandar sebagai kekayaan indokasi Geografis Provinsi Sulawesi Barat yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, terdapat potensi daerah yang dalam proses pendaftar seperti Kopi Mandar, dan Pisang Loka Pere dan Nanas Pamboang pada Kabupaten Majene, serta Kain Tenun Mamasa di Kabupaten Mamasa. Peran ini juga dioptimalkan pada bidang kekayaan intelektual lainnya dengan mendorong kesadaran hukum di kalangan akdemisi dan mahasiswa untuk lebih menghargai hasil penemuan-penemuan mereka seperti merek, paten, desain industry dan kekayaan intelektual lainnya melalui pendaftaran perlindungan hukum kekayaan intelektual yang mereka hasilkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat.

Jumlah pemohon pendaftaran KI yang masuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat mengalami peningkatan, tahun 2018 pendaftar yang masuk berjumlah 7 Pendaftar. Pada tahun ini Per 20 Mei 2019 jumlah Pemohon yang masuk berjumlah 11 pendaftar diantaranya Hak Cipta berjumlah 11 Pendaftar (Laporan Penelitian, Jurnal dan Karya Ilmiah) dan merek berjumlah 4 pendaftar (Merek Air Mineral, Merek Beras dan Merek Jasa Loundry).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat dalam hal ini Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terus melaksanakan penyebarluasan informasi layanan AHU dan KI seluas-luasnya melalui  Focus Group Disscussion (FGD), Sosialisasi, Publikasi dan Koordinasi dengan instansi terkait. Dengan harapan masyarakat dapat memahami dan termotivasi untuk mendaftarkan ciptaannya, sehingga hal itu dapat menambah Pendapatan Negara Bukan Pajak Sulawesi Barat yang berimplikasi kembali pada perbaikan kualitas pelayanan hukum di Sulawesi Barat.

Pada aspek pembangunan manusia (SDM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga mengambil peran melalui tugas dan fungsi di bidang Hak Asasi Manusia, kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah berhasil mendorong pencapaian kota peduli HAM bagi 4 (empat) kabupaten dengan predikat peduli HAM yang secara otomatis mengantarkan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meraih penghargaan Provinsi Peduli HAM. Pencapaian Provinsi Sulawesi Barat tersebut menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah dalam pembangunan manusia Sulawesi Barat dengan penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, akses pembangunan lingkungan serta bidang ekonomi, social dan budaya pada umumnya.

 
Kementerian Hukum dan HAM , Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat Telp: (0462) 52399 Fax: email: divisipelayananhukumham@gmail.com
Copyright © 2020. By KITAPROTEKSI